Network
PORTAL PURWOKERTO - Dijuluki sebagai kota industri, karena di Cilacap banyak berdiri industri dengan skala nasional bahkan asia. Tapi disayangkan, karena kondisi ini ironis dengan jumlah angka pengangguran yang tinggi.
Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragam, Kemenko PMK Warsito saat berada di Cilacap Senin 18 Desember 2023.
Kedatangannya di Cilacap untuk mengukuhkan pengurus Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) di Hotel Aston Inn.
Menurut Warsito, saat ini jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap terdata sebanyak 1,05 juta orang. Dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,74 persen atau sebanyak 91.510 orang.
Baca Juga: Sugeng Terpilih Jadi Ketum HIPMI Cilacap, Hasil Voting SC Kabur Akibat Tensi Tinggi
Sebuah angka yang ironis dengan label Cilacap sebagai kota industri yang memiliki banyak perusahaan raksasa baik BUMN maupun swasta murni.
Seperti Pertamina, pabrik semen SBI (Solusi Bangun Indonesia), pabrik gula rafinasi, pabrik tepung dan empat unit PLTU baik milik PT.Sumber Segara Primadaya (S2P) maupun PLN.
Karenanya kata Warsito, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama terutama untuk menekan angka pengangguran di Cilacap.
"Harus jadi perhatian khususnya bagi para pengurus TKDV. Mereka harus berkontribusi untuk menekan angka pengangguran," jelasnya.
Semestinya menurut dia, Cilacap sebagai kota industri itu serapan tenaga kerjanya besar dan secara otomatis angka pengangguran kecil.
Baca Juga: Ada Indikasi 'Permainan' Muscab HIPMI Cilacap Terancam Kisruh
Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ini sebenarnya bisa menjadi cara untuk menyusun rencana kerja TKDV.
Langkahnya dengan menyesuaikan kebutuhan, kekhususan maupun memahami kekhasan daerah.
"Dari sini bisa menciptakan sumber daya yang unggul, dengan tenaga kerja berkompeten untuk bersaing di dunia usaha atau memberikan pondasi berwirausaha" ucapnya.
Dalam pengukuhan tersebut, Ketua TKDV adalah Sekda Cilacap Sujito. Usai pengukuhan dilanjutkan diskusi dengan sejumlah narasumber seperti Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto.***
