PORTAL PURWOKERTO - Topan Goni diperkirakan menghantam negara Filipina pada Sabtu-Minggu ini. Topan yang masuk dalam 5 Topan terkuat ini diperkirakan akan datang dengan kecepatan rata-rata angin 215km/jam.
Namun, kekuatan angin Topan Goni dapat semakin cepat hingga mencapai 294 km/jam. Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Filipina meminta pemerintah setempat untuk mengevakuasi penduduk di wilayah selatan Pulau Luzon.
Dilansir Portal Purwokerto dari Antara, pulau Luzon merupakan wilayah yang diperkirakan akan dilewati Topan Goni.
Baca Juga: Kemenkominfo Buka Lowongan Tenaga Blokir Konten, Minat? Cek Persyaratannya
Daerah yang akan diterjang Topan ini diperkirakan melalui jalur Topan Molave yang menghantam wilayah Filipina dan Vietnam yang menyebabkan 22 orang tewas.
Topan Goni, yang bergerak ke wilayah barat dengan kecepatan 20 km/jam dari Samudera Pasifik, akan membawa hujan deras di wilayah ibu kota dan 14 provinsi sekitarnya pada Sabtu malam, serta memungkinkan terjadinya banjir dan tanah longsor.
Fokus awal evakuasi warga akan dimulai dari wilayah pesisir dan area yang rawan longsor di provinsi Camarines Norte dan Camarines Sur.
Baca Juga: Berbeda dengan Jateng, UMP Jabar Tahun 2021 Sesuai SE Menaker
Sementara, berdasarkan informasi pejabat penanggulangan bencana, Gremil Naz, otoritas provinsi Albay meminta penduduk di area yang berisiko untuk meninggalkan sementara rumah mereka.
"Kekuatan topan ini tidak main-main," kata Naz kepada radio DZBB, menjelaskan tentang Topan Goni, yang merupakan badai tropis ke 18 di Filipina.
Selain itu, pihak otoritas juga menghadapi tantangan lain yakni penerapan protokol kesehatan terkait COVID-19 dalam proses evakuasi demi mencegah penularan virus.
Baca Juga: Pemeran Spiderman, Tobey Maguire, Digugat Cerai Sang Istri
"Bantuan kebutuhan dasar, mesin berat, dan alat pelindung diri telah disiapkan di sejumlah titik vital," kata Filipino Grace Amerika, wali kota Infanta di provinsi Quezon, kepada DZBB.
"Namun karena pandemi COVID-19, dana kami untuk hal terkait bencana dan pengeluarannya tidak mencukupkan," ujar dia.
Di sisi lain, otoritas juga meminta penghentian operasional pelabuhan dan melarang nelayan untuk berlayar.***