Moeldoko Diangkat Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB Sumut, AHY: KLB Jelas Ilegal dan Inkonstitusional

“Saya terima, terimakasih,” ujar Moeldoko.

Sementara itu, Ketum Partai Demokrat Munas 2020, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan jika KLB yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara yang digelar oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan illegal dan tidak berdasarkan konstitusi partai.

Baca Juga: Beredar Kabar Obat-Obatan Ini Harus Tersedia di Rumah Saat Ada Anggota Kelurga Positif Covid-19, Benarkah?

“KLB yang mengatasnamakan Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara didasari niat dan dilakukan cara yang buruk. Ada yang katakan KLB tersebut bodong dan abal-abal, namun jelas ilegal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan konstitusi Partai Demokrat,” ujar AHY dalam Konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat.

Sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang merupakan konstitusi partai, telah disahkan pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca Juga: Operasi Yustisi Dapat Bibit Pohon? Loh Kok Bisa? Ini Cerita Operasi Yustisi yang Dilakukan Polres Kebumen

Penyelenggaraan KLB harus didukung minimal 2/3 DPD Partai Demokrat, setengah jumlah DPC Demokrat dan harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Tiga klausul tersebut tidak dipenuhi para peserta KLB. Seharusnya 2/3 Ketua PD hadir, namun faktanya seluruh Ketua DPD Demokrat tidak ikut KLB dan berada di daerah masing-masing, dan para ketua DPC tidak ikut, mereka solid pada partai dan kepemimpinan Demokrat yang sah,” ujarnya.***