Network
PORTAL PURWOKERTO – Belum semua masyarakat di Indonesia bisa mengakses vaksinasi Covid-19. Selain itu tidak semua masyarakat juga bisa divaksin Covid-19.
Akan tetapi, sertifikat kartu vaksin Covid-19 dijadikan sebagai syarat administrasi dalam melakukan perjalanan maupun masuk ke mal.
Atas keresahan tersebut, muncul petisi yang ditujukan kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi.
Petisi yang dibuat terkait dengan penolakan sertifikat kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi.
Petisi dengan judul Batalkan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi ini dibuat oleh Lis Sinatra. Berikut keterangan munculnya petisi Batalkan Kartu Vaksin sebagai Syarat Administrasi:
“Baru-Baru ini muncul aturan tentang kebijakan memasuki pusat perbelanjaan (mall). Aturan ini menekankan semua pihak yang memasuki area mall wajib sudah divaksinasi minimal dosis 1,"
“Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki Area Mall mall bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini,"
"Jika aturan ini tetap diberlakukan bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi persyaratan vaksin, namun mereka tetap harus melakukan vaksin karena kebijakan tersebut. Adakah nantinya oknum yang bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak diinginkan pasca melakukan vaksinasi?"
"Seharusnya pemerintah memberikan solusi lain dan Mengevaluasi terkait aturan administrasi yg diberlakukan saat ini. Bukan malah menjadikan ini suatu keharusan syarat untuk orang pergi ke Mall/perjalanan,"
"Seharusnya pemerintah memberikan solusi lain dan mengevaluasi terkait aturan administratif yang diberlakukan saat ini. Bukan malah menjadikan ini suatu keharusan syarat untuk orang pergi ke mall/perjalanan,"
Mohon kebijakan Bapak Presiden untuk Meninjau terkait kebijakkan ini. Semoga Allah selalu memberi petunjuk, kesehatan, keselamatan kepada Bapak Presiden dalam memimpin Indonesia,” tulis keterangan pada petisi yang ada di change.org.
Hingga Selasa tanggal 7 September 2021, pukul 12.50 WIB, petisi Batalkan Kartu Vaksin sebagai Syarat Administrasi sudah ditandatangani oleh sebanyak 12.936 orang.
Jika Anda ingin berpaartisipasi dalam petisi Batalkan Kartu Vaksin sebagai Syarat Administrasi, berikut link petiisnya.
Link Batalkan Kartu Vaksin sebagai Syarat Administrasi: KLIK di SINI
Warganet yang ikut berpartisipasi pada petisi ini menyatakan jika vaksinasi seharusnya tidak dipaksakan, tetapi sukarela dan kesadaran diri masing-masing.
“Saya menandatangani ini karena menyadari jika vaksin seharusnya sifatnya sukarela dan jangan dijadikan suatu kewajiban,” tulis Theresia Anita.
“Saya menolak, sangat diskriminasi untuk yang tidak bisa vaksin,” tulis R Wijaya.
“Melihat beberapa penyintas Covid-19 tidak bisa langsung mendapatkan vaksinasi pasca dinyatakan sudah sehat dan bebas dari gejala melainkan harus menunggu selama kurang lebih 3 bulan,” ujar Umi.***
