Network
Untuk memahami makna demokrasi Pancasila, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya, dengan melengkapi tabel di bawah ini.
Carilah sumber lainnya dari buku perpustakaan atau media internet.
Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas.
Baca Juga: Jelaskan Asas-asas Pemilu di Indonesia! Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 94, Uji Kompetensi Bab 3
Jawaban
1. Liberal
Kelebihan
– Kekuasaan memiliki batasan
– Kesejahteraan penduduk lebih terjamin
– Kebebasan individu lebih jelas dan bisa dirasakan secara nyata
Kekurangan
– Kurang cocok dengan budaya Indonesia yang ketimuran
– Proses pembangunan cenderung tidak lancar
– Rawan disusupi kepentingan golongan
– Kesenjangan sosial akan sangat terlihat
2. Terpimpin
Kelebihan :
- Terbentuknya lembaga tinggi Negara seperti DPAS dan MPRS
- UUD 1945 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan
- Pembangkitan jiwa gotong royong
- Pembangunan integritas nasional yang tinggi
- Penataan berbagai bidang
Kelemahan :
- Penyimpangan konstitusi dari UUD 1945 dengan terjadinya pengangkatan presiden seumur hidup
- Tidak berjalan dengan baik demokrasi yang ditandai dengan terbatasnya peran partai politik
– Muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat, sehingga banyak pemberontakan yang membuat keamanan Negara menjadi tidak stabil.
3. Pancasila Masa Orde Baru
Kelebihan
– Roda pemerintahan berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat
– Keadaan Negara cenderung stabil
– Banyak investor asing yang tertarik untuk investasi di Indonesia Kekurangan
– Masa jabatan presiden cenderung tidak terbatas
– Muncul berbagai penyalahgunaan jabatan yang kemudian berujung pada tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
– Ruang untuk bersuara dan berpendapat sangat dibatasi
4. Pancasila Masa Reformasi
Kelebihan
- Mengutamakan kebebasan pers dan mengutarakan pendapat
- Rakyat bebas dalam menyampaikan aspirasi
- Maraknya pemberantasan korupsi
- Penjaminan stabilitas politik
- Demokrasi dilakukan secara terbuka dan transparan
- Tidak ada lagi pembatasan jumlah partai politik
