PORTAL PURWOKERTO - Peresmian operasional Bandara Purbalingga telah digelar pada Selasa, 1 Juni 2021 yang dihadiri jajaran Forkopimda Purbalingga dan jajaran Citilink sebagai maskapai penyedia penerbangan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki PR terkait dengan balon udara yang sering diterbangkan warga Kabupaten ini dan Kabupaten di sekitarnya.
Mengenai hal ini, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan bahwa pihaknya telah membuat Surat Edaran untuk diketahui masyarakat.
Baca Juga: Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2021, Bandara Soedirman Purbalingga Dibuka, Ini Harapan Bupati Tiwi
“Terkait balon udara, saat ini kita sudah membuat surat edaran termasuk nanti berproses Perda (Peraturan Daerah) karena kalau Perda ini kan ada sanksinya," katanya disela-sela pembukaan Bandara Purbalingga pada Selasa.
Ia menambahkan, 'simultan' terkait balon udara ini pun segera dibuat untuk membahas regulasi payung hukum mengenai hal ini.
"Nanti segera dibuat termasuk juga simultan. Jadi nanti dari Provinsi melalui Dinhub menginstruksikan seluruh Kabupaten/Kota yang berada di seputaran bandara ini untuk nantinya bersama-sama membuat regulasi payung hukum agar balon udara ini nanti tidak ada lagi.
Paling tidak ada sanksi. Kalau ada sanksi kan bisa memberikan efek jera sehingga lebih optimal lagi," lanjutnya.
Selain itu, saat dikonfirmasi mengenai infrastruktur penunjang Bandara Purbalingga, Bupati Tiwi mengatakan, pembangunan akan dimulai dari Kota hingga Bukateja.
"Untuk pembanguan infrastruktur nanti kita akan lakukan dari mulai kota, Kemangkon, kemudian ke Bukateja. Sudah mulai dibangun dengan menggunakan dana APBN, dana Provinsi termasuk dari APBD.
Termasuk juga nanti terkait perubahan anggaran ini, kita mulai akan bangun gerbang masuk bandara dan nanti di tahun 2022, jalan di depan bandara juga akan kita lebarkan sehingga nanti aksesnya akan lebih besar," jelasnya.***