Network
PORTAL PURWOKERTO - Bantuan pangan nontunai (BPNT) berupa kentang dan telur yang seharusnya disalurkan ke pada keluarga penerima manfaat dicatut oknon di Banyumas.
Dugaan kasus korupsi BPNT berupa kentang dan telur diduga terjadi di sejumlah beberapa kecamatan di Banyumas. Korbannya adalah keluarga penerima manfaat BPNT.
Berawal dari kecurigaan dari adanya perbedaan kuantitas bantuan BPNT komoditas telur dan kentang yang diterima warga penerima manfaat.
Dugaan korupsi BPNT kentang dan telur kini ditangani Polresta Banyumas setelah dilaporkan warga penerima manfaat melalui kuasa hukum keluarga penerima manfaat, Anang Supratikno Koordinator Banyumas Anti-Korupsi (Batik). seperti dikutip Antara News jateng Kamis 29 Juli 2021.
Dugaan korupsi yang dilaporkan, karena ada warga penerima manfaat hanya menerima 0,8 kilogram telur dari seharusnya 1 kilogram.
"Misalnya, kentang, warga di beberapa kecamatan ada yang menerima 2,5 kilogram untuk 2 bulan. Namun, di kecamatan lain ada yang terima 3 kilogram (1,5) kilogram per bulan, red.)," kata Anang Supratikno.
Hal itu tidak bisa ditoleransi karena semestinya warga menerima bantuan pangan senilai Rp200 ribu per bulan.
Salah seorang korban dugaan korupsi BPNT, Ika menyebutkan, kuantitas paket sembako atau bantuan pangan dari agen E-Warong pada bulan Juli dan Agustus berbeda dengan sebelumnya.
