Network
PORTAL PURWOKERTO - Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Awaludin Murri membenarkan soal kejanggalan pada dana sosial untuk pensiunan anggota Korpri Cilacap. Berdasarkan hasil akumulasi pihaknya, tercatat dana yang kabur sebesar Rp34 milyar.
Namun ia menyebut, bukan berarti hal ini karena adanya penyimpangan, melainkan kesalahan dari sistem pengaturan yang dibuat dari awal.
Ada bagi hasil dari setiap iuran anggota dan prosentasi yang kemudian dibagian kepada anggota saat pensiun ternyata sangat fantastis.
Akibatnya laporan cash flow hampir setiap tahun selalu minus dan bila ditotal sejak 208 sampai 2023 minusnya mencapai Rp34 milyar.
Baca Juga: 5 Alasan Mengapa Wisata Pantai Widarapayung Cilacap Wajib Dikunjungi, Ada Surfing dan Yutuk!
"Setiap tahun selalu ada minus kisaran Rp2,5 milyar. Ini sejak 2008 sampai terakhir tahun ini," ucap Sekda saat dikonfirmasi Portal Purwokerto.
Sekda yang Ketua KORPI Kabupaten Cilacap menggambarkan, minus terjadi karena pada tahun-tahun awal program ini berjalan, anggota yang pensiun menerima dana sosialnya bisa diatas 500 persen dari uang iuran yang bersangkutan.
Sedangkan jumlah pensiunan setiap tahun mencapai ratusan orang, tetapi anggota KORPRI yang iuran tidak bertambah.
"Dana itu hanya disimpan di bank jadi mengandalkan hasil dari bunga bank yang sekitar 5 sampai 6 persen saja. Jadi tidak imbang antara pemasukan dan pengeluarannya," jelas Awaludin.
Baca Juga: Pemilu 2024, Anak Mantan Menteri Fuad Bawazier Jadi Caleg DPR RI Dapil VIII, Banyumas-Cilacap
Disebut, program iuran dana sosial pensiunan KORPRI itu anggotanya hanya 7.000 orang.
"Karena bukan kewajiban, anggota KORPI bisa ikut bisa tidak. Sayangnya sejak awal sampai sekarang jumlahnya stag malah menurun karena banyak yang pensiun," ucapnya.
Setiap anggota itu dikenakan iuran Rp70 ribu yang langsung disetorkan ke pihak pengelola oleh bendahara di tempat kerja masing-masing anggota.
Persoalan ini katanya sudah dibahas dengan tim bahkan sempat mendatangkan konsultan untuk memperjelas arus kasnya.
Selanjutnya kini muncul dua opsi untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, program ini akan jalan terus, tapi dengan catatan jumlah iuran dinaikan menjadi Rp125.000 per anggota.
Dan nantinya, harus ada prosentase yang ideal untuk pemberian dana pensiunnya tidak seperti saat awalnya.
Opsi yang kedua, program ini dihentikan, dan sisa dana yang ada yakni sebesar Rp13 milyar dibagikan kepada seluruh anggota.
"Tetapi dua opsi ini masih belum ditentukan yang akan diambil," terang Awaludin.***
