PORTAL PURWOKERTO - Menjelang akhir semester pertama 2024, realisasi Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Risiko Pangan (Bansos BLT MRP) masih belum terwujud.
Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjanjikan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan paling lambat Juni 2024 atau semester pertama 2024.
Janji tersebut disampaikan Airlangga saat menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) April lalu.
Jadwal ini merupakan penundaan dari rencana awal yang seharusnya berlangsung Januari hingga Maret 2024.
Akibat keterlambatan ini, sekitar 18,8 juta calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih menanti kepastian terealisasinya bantuan tersebut.
BLT MRP merupakan inisiatif Airlangga sebagai pengganti BLT El Nino yang telah disalurkan pada 2023.
Keputusan mengenai BLT MRP baru diambil Januari 2024, dengan Kementerian Sosial sebagai pelaksana.
Karena tidak termasuk dalam rencana anggaran Bansos 2024 yang telah disusun tahun sebelumnya, diperlukan pengajuan penambahan anggaran dari Kemensos.
Dalam sidang hasil Prilpres di MK pada bulan April lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pencairan BLT MRP masih menunggu dokumen dari Kemensos.
“Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi risiko pangan tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui bahwa Bansos ini di luar anggaran belanja Kemensos 2024, sehingga perlu pertimbangan cermat dalam mengajukan penambahan anggaran.
“Kami tidak berani mengusulkan, Yang Mulia, karena kami kan tidak tahu kondisi keuangan,” jelas Risma.
Menanggapi perbedaan pendapat antar kementerian, Airlangga membantah adanya kendala anggaran dan menegaskan bahwa anggaran tersedia dan pelaksanaan penyaluran masih mempertimbangkan postur APBN.
Namun, terkait kepastian jadwal penyaluran, Airlangga hanya menyarankan untuk menunggu.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk Bansos BLT MRP direncanakan sebesar Rp11,25 triliun, dengan target 18,8 juta KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.***