Network
PORTAL PURWOKERTO - Bansos Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan sosial yang telah disalurkan kepada banyak masyarakat. Namun, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memahami perbedaan antara bansos BPNT Murni, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa menjadi tugas yang membingungkan.
Meskipun ketiganya termasuk dalam program bansos yang diselenggarakan oleh pemerintah, penting untuk memahami perbedaan di antara mereka.
BPNT Murni: Mendukung Keluarga dengan Kriteria Tertentu
BPNT Murni adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga dengan pendapatan rendah yang belum menerima PKH. Untuk mendapatkan bantuan PKH, seorang penerima harus memenuhi salah satu komponen syarat seperti kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Hal ini berarti memiliki anak balita, anak sekolah, disabilitas berat, ibu hamil, balita, atau lansia.
Meski seorang penerima BPNT Murni telah memenuhi salah satu komponen ini, mereka belum tentu bisa menerima BPNT PKH. Ini karena penerima BPNT harus menunggu kuota penerima dari Pusat Data Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) di wilayah mereka. Namun, setelah menerima BPNT Murni, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan BPNT PKH dalam beberapa bulan atau tahun berikutnya setelah kuota penerima ditambahkan.
BPNT PKH: Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai
BPNT PKH merupakan program bantuan yang diberikan kepada keluarga yang sebelumnya telah menerima bantuan PKH. PKH adalah program utama yang dikeluarkan oleh Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai bagian dari program ini, KPM menerima bantuan langsung yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
BPNT PKH berfungsi sebagai program komplementer yang mendukung PKH. Sebelum adanya BPNT, program serupa disebut Raskin atau Rastra, yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga yang memenuhi syarat. BPNT PKH memungkinkan penerima untuk mengakses bantuan dalam bentuk sembako melalui e-warung yang terhubung dengan rekening e-wallet KKS. Namun, beberapa KPM mungkin tidak menerima BPNT PKH karena masalah data yang tidak valid dengan Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
