PORTAL PURWOKERTO – Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memfasilitasi transgender untuk mendapatkan kartu identitas berupa KTP elektronik.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomro 24 Tahun 2013 juncto UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.
Bahwa semua penduduk Indonesia harus didata dan harus memiliki KTP, dan KK agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, misalnya pelayanan BPJS dan bantuan sosial.
“Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh melalui rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita.
Dalam pencatatannya, kata dia disesuaikan dengan jenis kelamin aslinya. Namun bisa berubah, apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk perubahan jenis kelamin.
“Dalam KTP tidak dikenal nama alias, Misalnya nama asli Sujono, ya ditulis Sujono, bukan Sujono alias Jenny. Tida ada jenis kelamin yang lain. Sebab urusan mengganti nama dan ganti kelamin harus ada putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu,” ujarnya.
Apabila pengadilan telah memutuskan yang bersangkutan berganti jenis kelamin, maka dalam KTP tersebut akan disebutkan jenis kelamin sesuai perubahan pengadilan.
“Dukcapil wajib melayani mereka sebagai bagian dari penduduk Indonesia. Mereka juga mahluk Tuhan dan wajib dilayani dengan non diskriminasi dan penuh empati," ujarnya.
Zudan mengatakan Langkah-langkah membuat E-KTP transgender. Bagi yang sudah melakukan perekaman data, maka harus dilakukan verifikasi dengan nama asli dulu. Pengurusannya tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di semua wilayah.
Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo mengatakan jika selama ini transgender seringkali mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi dan pelayanan publik.
Baca Juga: Hari Kesiapsiagaan Bencana 2021 Nasional Diperingati di Kabupaten Cilacap, Apa Saja Kegiatannya?
“Mungkin karena miskin dan minder, mali atau hambatan lainnya. Akibatnya mereka keuslitan mengurus pelayanan publik lain seperti BPJS, atau sulit mendapatkan bansos. Padahal banyak yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya,” katanya.
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran Rakyat Bekasi berjudul “Kemendagri akan Buatkan e-KTP untuk Transgender, Hartoyo: Banyak Hambatan, Mereka Miskin dan Minder”.***