PORTAL PURWOKERTO - Pada Minggu, 20 Juni 2021, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat kasus positif Covid-19 mencapai 5.582 kasus.
Ditemukannya ribuan kasus positif pada Minggu kemarin adalah hasil pemeriksaan tes PCR terhadap 16.636 spesimen yang dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 16.636 orang dites PCR hari ini (Minggu) untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 5.582 positif dan 11.054 negatif," kata Dwi Oktavia, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang dikutip dari PikiranRakyat.com.
Baca Juga: Biodata dan Agama Bintang Emon, Komedian yang Mengaku Di-endorse Covid-19
Kasus positif pada Minggu kemarin membuat DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan dan masuk dalam fase kritis. Darurat Covid-19 semakin digaungkan.
Tak ayal, wacana Jakarta lockdown atau PSBB secara ketat marak dibicarakan di masyarakat. Benarkah Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan tersebut?
Dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 semakin meluas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan yang dianggap paling proporsional.
Baca Juga: Pemkab Banyumas Siapkan Ambulance Keliling Khusus Vaksinasi Covid-19
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan saat ini, pihak Pemprov Jakarta membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat dan Forkompinda untuk menerapkan langkah yang paling sesuai dalam mengendalikan kasus Covid-19.
"Sebentar tidak lama lagi mudah-mudahan, Pemprov akan mengambil kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan, pengendalian Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Nanti segera akan diumumkan pak Gubernur," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.
Pengambilan langkah dalam pengendalian Covid-19 yang dilakukan Pemprov Jakarta harus melihat data dan fakta secara komprehensif. Begitu pula dengan situasi terkini di kawasan Bodetabek.
Diketahui, bahwa Kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan kawasan penyangga ekonomi DKI Jakarta.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada keputusan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan lockdown atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Besar secara ketat.***