Network
PORTAL PURWOKERTO - Untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tidak diperlukan kepintaran dan kecerdasan, yang diperlukan hanya dua, mental culas dan tahan malu - Bivitri Susanti dalam film Dirty Vote, Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024.
Cek disini profil, agama dan biodata Bivitri Susanti, sosok dosen wanita Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dalam film Dirty Vote, yang menyebut politik gentong babi. Cek pendidikan dan Instagram miliknya.
Dirty Vote adalah film yang rilis 11 Februari 2024 karya rumah produksi Watchdoc dan disutradarai oleh aktivis Dandhy Dwi Laksono yang pernah menghasilkan karya Sexy Killer pada tahun 2019. Film dokumenter yang bisa disaksikan pada kanal Youtube ini membedah dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Bivitri yang juga tokoh pelopor pendirian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tidak sendirian, melainkan bersama dua ahli hukum tata negara lainnya yaitu Zainal Arifin Mochtar ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Feri Amsari dosen hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand).
Profil
Dalam film tersebut, Bivitri Susanti membahas bantuan sosial (bansos) dimana ahli hukum tata negara ini juga menyebutkan politik gentong babi atau pork barrel politics. Bivitri menjelaskan bahwa politik gentong babi merupakan cara politik menggunakan uang negara untuk kepentingan elektoral.
Bivitri Susanti adalah dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999. Dimana setahun sebelumnya, Bivitri bersama seniornya mendirikan PSHK.
Usai menamatkan pendidikan sarjananya, Bivitri melanjutkan pendidikan di Universitas Warwick, Inggris dan mendapatkan gelar Master of Laws pada tahun 2002. Pendidikan doktoralnya berlanjut di University of Washington School of Law, Amerika Serikat.
Melansir laman pshk.or.id, Bivitri diganjar penghargaan Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.
