Network
PORTAL PURWOKERTO - Simak kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 57 tentang melengkapi tabel makna tata urutan peratura perundang-undangan.
Inilah pembahasan mengenai kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 57 untuk jenjang SMP MTs.
Artikel pembahasan kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 57 ini adalah jawaban alternatif dalam upaya mendukung bahan pelajaran PKN.
Pembahasan soal dan kunci jawaban PKN di artikel ini diharapkan bisa mempermudah siswa dalam memahami pelajaran PKN di sekolah.
Artikel ini juga hanya akan membahas kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 57 dimana siswa diminta melengkapi tabel tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan ini didapatkan dari buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Edisi Revisi.
Siswa kelas 8 akan diminta untuk melengkapi tabel yang sudah ada aspek informasinya dan mengisi uraiannya.
Agar bisa mengerjakan soal dengan benar siswa kelas 8 harus memahami dulu materi tentang tata urutan peraturan perungang-undangan.
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP Halaman 101, Kata Bermakna Konotasi Puisi Serenada Hijau
Kali ini pembahasan soal dan kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 57 akan dipandu oleh Muhammad Iqbal, S.Pd, alumni UIN Yogyakarta.
Artikel ini bisa digunakan sebagai bahan acuaan orang tua dalam mendampingi siswa belajar di rumah.
Namun perlu diperhatikan bahwa jawaban disini hanyalah jawaban alternatif dan bersifat terbuka, jadi siswa kelas 8 bisa mengeksplor lagi jawaban lainnya.
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlalu memiliki hierarki atau tingkatan.
Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 93, Buku Biografi Orang Sukses, Soal Aktivitas Individu
Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding peraturan yang lain dan tata urutan ini perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku di hukum.
Simak pembahasan kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 57 dibawah ini.
Kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 57
Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.
Alternatif jawaban:
1. Pengertian peraturan perundang-undangan.
Uraian: peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Karena peraturan perundang-undangan bersifat mengikat, maka setiap warga negara wajib mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat.
2. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Alternatif jawaban:
Prinsip-prinsip dalma hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum adalah sebagai berikut:
a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
Baca Juga: Cek Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 53 Semester 1 SMP MTS Tabel Norma di Lingkungan dan Sumber
d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang undangan yang lama.
e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
3. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Alternatif jawaban:
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan.
Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding peraturan yang lain dan tata urutan ini perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku di hukum.
4. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undnagan di Indonesia
Alternatif jawaban:
Menurut pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
5. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Alternatif jawaban:
Dalam membuat peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi, seperti.
- Kejelasan tujuan
- Harus lembaga yang tepat
- Keseuaian antara jenis dan muatan materinya
- Dapat dilaksanakan
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- Kejelasan rumusan
- Keterbukaan
Demikian pembahasan kunci jawaban PKN keas 8 halmaan 57 melengkapi tabel makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
DISCLAIMER: Konten ini dibuat untuk membantu orang tua dalam membimbing anak dalam belajar, selayaknya dijelaskan proses penemuan jawaban, bukan hanya hasil akhir. Jawaban bersifat terbuka, dimungkinkan bagi siswa dan orang tua mengeksplorasi jawaban lebih baik. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban.***
