Network
PORTAL PURWOKERTO - Kunci jawaban soal: Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? PKN kelas 9 halaman 94, uji kompetensi bab 3.
Berikut ini, merupakan ulasan kunci jawaban bagi orang tua siswa dan siswi, yang juga diharapkan juga untuk mengeksplore lebih lanjut terkait gagasan pokok. Sebelum mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan kunci jawaban kelas 9 SMP, bersama alumni UIN Yogyakarta, Muhammad Iqbal, S.Pd dengan Portal Purwokerto .
Soal dari: Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada uji kompetensi bab 3: Ketergantungan Antarruang dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat, bukanlah jawaban mutlak.
Tugas Pokok MPR Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum.
MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
