Network
PORTAL PURWOKERTO – Sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah didistribusikan ke 34 provinsi mulai hari ini, Minggu 3 Desember 2021. Titik distribusi terakhir berada di 10 ribu puskesmas di tanah air.
Distribusi vaksin oleh Biofarma selaku distributor dengan dibantu pihak terkait dari Kementrian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, rumah sakit hingga puskesmas sebagai titik distribusi terakhir.
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memberi secercah harapan agar pandemi yang telah melantak sekira 10 bulan terakhir dapat segera berakhir.
Baca Juga: Gedung di Klaten Dinamai Megawati, Rocky Gerung: Jika Ganti Kepemimpinan, Suatu Saat Bisa Bermasalah
Direncanakan vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada minggu kedua bulan Januari 2021. Serta akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Nantinya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan pesan singkat dengan serentak pada seluruh penerima vaksin Covid-19 yang telah terdaftar.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI (Kemenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ditetapkan oleh Menteri Budi Gunadi Sadikin pada 28 Desember 2020.
Baca Juga: Misteri Terpecahkan, Mengapa Burung Tidak Kesetrum Saat Hinggap di Kabel Listrik? Inilah Alasannya
Juru Bicara (Jubir) vaksin Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 dapat segera dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia bila telah ada emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Seperti dikutip Portal Purwokerto dari Pikiran Rakyat berjudul ‘Perhatian! Segini Denda yang Harus Dibayar Jika Tolak Suntik Vaksin Covid-19’, adapun total waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air menurutnya selama 15 bulan yakni dari Januari 2021 hingga Maret 2022.
Baca Juga: Dua Bulan Pendiri Alibaba Jack Ma Menghilang dari Publik, Benarkah Meninggal Dunia?
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat, wajib mengikuti vaksinasi. Apabila menolak vaksinasi Covid-19, maka akan dapat dikenakan sanksi.
Keputusan sanksi tersebut disampaikan Wagub DKI Jakarta tersebut sesuai dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Adapun sanksi yang diberlakukan pada masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi Covid-19 namun enggan untuk disuntik vaksin, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Baca Juga: Diperiksa 11 jam, Nobu Pria Pemeran Utama Video 19 Detik Bersama Gisel, Meminta Maaf
Kendati terdapat beberapa masyarakat yang dikenakan sanksi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi Covid-19.
“Pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda Covid-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksin, khususnya bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin,” ujar Wagub DKI Jakarta kepada wartawan, Senin 4 Januari 2021, seperti dilaporkan PMJ News.
Baca Juga: Heboh Pengecatan Cabai Rawit Merah di Purwokerto, Kepala Desa Nampirejo Temanggung: Saya Minta Maaf
Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda sebesar Rp5.000.000.
Adapun isi dari Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020 yakni setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.*** (Irwan Suherman/Pikiran Rakyat)
