PORTAL PURWOKERTO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar transaksi dagang dengan India, seperti impor gula rafinasi dari India ke Cilacap dihentikan, Menyusul adanya kapal dari India yang anak buah kapal (ABK) positif covid 19.
Hal itu disampaikan Ganjar, saat mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian secara virtual di rumah dinasnya, Sabtu 8 Mei 2021.
"Izin pak Menko, saran saya pak untuk transaksi dagang dari negara berisiko tinggi seperti India untuk sementara dihentikan dulu,” kata Ganjar.
Terkait temuan kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jawa Tengah, yang mengangkut gula rafinasi gula rafinasi dari India serta temuan kasus 13 ABK pembawa gula rafinasi dari India yang dinyatakan positif virus Corona.
Dia juga berharap ke depannya ada komunikasi terlebih dahulu sebelum ada kapal dari negara dengan kasus Covid tinggi masuk ke pelabuhan di Jawa Tengah.
Ganjar meminta seluruh pemegang otoritas pelabuhan udara, kapal, untuk memperketat tamu WNA atau barang dari negara asing khususnya dari India.
Terkait dengan ABK kapal pembawa gula dari India, kata Ganjar selain menyebabkan 13 ABKnya positif.
Rumor yang berkembang juga telah membuat geger warga. Rumor yang berkembang ABK yang positif corid adalah WNA India, padahal bukan mereka semua WNA Filipina.
Narasi yang di masyarakat menyebut jika pemerintah melarang warganya untuk bepergian hingga mudik. Sebaliknya pemerintah leluasa memberikan izin masuk WNA.
“Akan tidak enak rasanya memang kemarin diskursus yang muncul di publik. Ini orang india yang masuk ke Jateng pak'. Nggak ada orang indianya, ini orang Filipina, bahwa mereka dari india betul dan ini kita lakukan treatment kepada mereka," ujar Ganjar dalam rapat.
Oleh karena dia meminta agar Pemerintah harus membuka seluruh informasi. Terkait dengan kedatangan WNA. Pemerintah harus memberikan penjelasan alasan masuknya WNA, terkait dengan pelarangan mudik.
Baca Juga: Kronologis 13 ABK Kapal MV Hilma Bulker asal Filipina yang Terkonfirmasi Covid-19 Sandar di Cilacap
“Ini penting karena untuk menjaga kesenjangan komunikasi antara negara dengan masyarakat. Seolah-olah kita melarang bangsa sendiri tapi mempersilahkan orang lain," tandasnya.***