Network
Padahal ADD dari tahun ke tahun juga cenderung naik pada 2016 hanya Rp 92 miliar, tahun 2020 lalu sudah mencapai Rp 119 miliar. “Tapu pagu ADD tahun ini besarnnya sama dengan sebelumnya tetap Rp 119 miliar,” kata Tiwi.
Kalau OPD lain, hampir mengalami penurunan anggaran. Dana untuk desa sebaliknya naik terus. Pemeruntah pusat menurut Bupati melihat bahwa keberhasilan pembangunan Purbalingga terletak di tangan 224 desa.
Baca Juga: Bansos 2021 Selain BLT BPJS, Ada Bantuan PNM Mekar dan BLT UMKM BRI Cair Bulan Februari
Baca Juga: 6 Syarat untuk Mendapatkan BLT UMKM 2021, Kapan Pendaftaran Dibuka Kembali?
“Ini juga bentuk dari perhatian walaupun di tengah pandemi dimana tahun 2020 lalu OPD dan ADD dilakukan refokusing anggaran sampai 5 kali, akan tetapi desa tetap mendapatkan prioritas utama,” katanya.
Dengan besarnya DD dan ADD yang akan diterima desa nanti, Bupati mewanti-wanti akan besarnya potensi resiko dalam pengelolaannya.
Bupati meminta agar tata kelola keuangan dilaksananakan secara tertib, transparan dan akuntabel.
“Saya harap potensi resiko yang tinggi ini jangan sampai rekan Kades/Perangkat salah langkah dan menimbulkan perkara hukum di kemudian hari. Jika ada yang bingung bisa dikonsultasikan terlebih dahulu,” katanya.
Bupati juga memaparkan kebijakan terbaru terkait penggunaan.
