Network
PORTAL PURWOKERTO - MPU Aceh tak menyejutui rencana revisi qanun tersebut lantaran baru dua tahun diterapkan. Selain itu, menurut Tgk H Faisal Ali, Ketua MPU Aceh, masih ada bank syariah lain di wilayah ini jika dasarnya adalah malware pada BSI tempo hari.
Seperti dikutip dari Antaranews.com pada Selasa, 23 Mei 2023, Faisal Ali mengatakan agar menjalankan qanun LKS itu hingga beberapa tahun ke depan dan merevisinya jika memang di masa depan terdapat kekurangan.
Menurut Faisal Ali, gangguan transaksi pada BSI beberapa waktu lalu hanyalah bagaian terkecil dan tidak hanya terjadi di Aceh, melainkan di semua wilayah Indonesia.
“Lantas karena ada kesalahan di Bank Syariah Indonesia, timbul wacana untuk merevisi qanun? Padahal di Aceh masih ada perbankan syariah lainnya,” ucap Faisal Ali saat ditemui awak media.
Faisal Ali juga mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbesar Bank Aceh. “Kejadian di BSI itu tidak lantas jadi dasar merevisi qanun dan menghadirkan bank konvensional, justru sebagai pelajaran untuk memperbesar BAS,” ucapnya.
Seperti ditegaskan oleh Faisal Ali, MPU Aceh memiliki kewenangan memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Menurutnya, apabila revisi qanun LKS diberlakukan, maka MPU Aceh akan menggunakan wewenangnya untuk memberikan pandangan pada pemerintah.
Menurut Faisal Ali, sudah ada kesepakatan bagi segenap masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk melakukan transaksi keuangan dalam bingkai syariah Islam.
