Network
Menkeu memahami jika saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha tengah fokus terhadap pemulihan ekonomi. Namun hal ini tidak menghalangi Pemerintah untuk membangun pondasi perpajakan yang kuat. Terlebih selama masa pandemi APBN menjadi instrumen yangnbekerja luar biasa, sehingga perlu untuk segera disehatkan.
Menkeu juga menekankan, pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi dari yang relatif mampu. Hali ini karena pajak yang dikumpulkan tersebut penggunaannya akan dikembalikan kepada masyarakat.
"Kita jelas membutuhkan pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita bahkan butuh TNI kita yang makin kuat, Polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanqn kita juga bagus. Itu semua bisa dikerjakan, kita capai, kita bangun setahap demi setahap kalau pajak kita kuat," lanjut Menkeu.
Pada kesempatan lain Menkeu juga meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak terkait pajak secara sederhana dan membumi agar mudah dipahami masyarakat luas, khususnya generasi muda.
Untuk mengatasi persepsi masyarakat bahwa pajak itu rumit, pemanfaatan teknologi digital menjadi penting untuk memudahkan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya.
Disisi lain, DJP juga harus terus mengedukasi mengenai manfaat pajak kepada masyarkat luas. Pajak tak hanya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur.
Tetapi juga dimanfaatkan untuk membayar gaji TNI dan Polri yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Selain itu pajak juga hadir dalam kehidupam sehari hari melalui subsidi elpiji dan listrik.
"Jadi pajak itu hadir dalam semua sisi kehidupan kita. Edukasi mengenai manfaat pajak perlu diterjemahkan kepada hal-hal yang keseharian sehingga tidak memunculkan bahwa pajak itu saya tidak merasakan manfaatnya apa-apa," pungkas Menkeu, Rabu 23 Maret 2022.***
