PORTAL PURWOKERTO - Film dokumenter Dirty Vote telah menggemparkan publik, terutama di hari tenang jelang Pemilihan Umum 2024.
Kehadirannya bukan hanya sekadar menjadi sorotan, tetapi juga mencetuskan perbincangan hangat tentang arti sebenarnya dari istilah Dirty Vote yang menjadi judul film tersebut.
Dalam film ini, tiga pakar hukum ternama Indonesia, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, dengan tegas mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan.
Dengan durasi hampir dua jam, film ini mencakup beragam strategi yang diduga digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan kandidat pilihan mereka.
Salah satu sorotan utama dalam film ini adalah keterlibatan presiden dan lembaga negara dalam mendukung pasangan calon tertentu.
Hal ini diduga memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya negara demi kepentingan politik mereka sendiri.
Perilisan film ini pada Minggu, 11 Februari 2024, langsung menciptakan gejolak di media sosial dan situs berbagi video.
Bahkan sebelum perilisan resmi, pengumuman tentang film ini telah menarik perhatian publik setelah diumumkan oleh akun media sosial tertentu.
Dalam penjelasan mereka, Zainal Arifin Mochtar, seorang akademisi dan peneliti hukum tata negara, bersama Feri Amsari, seorang aktivis hukum dan akademisi, serta Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa kecurangan pemilu tidak hanya terbatas pada satu pasangan calon, melainkan juga melibatkan pasangan lainnya.
Film ini memperlihatkan berbagai adegan yang diduga merupakan praktik-praktik curang dan manipulatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat negara dan politisi.
Dengan demikian, Dirty Vote tidak hanya menjadi kritik terhadap sistem pemilihan yang ada, tetapi juga menjadi panggilan untuk transparansi dan keadilan dalam proses politik.
Namun, apakah sebenarnya arti dari kata Dirty Vote yang begitu menghebohkan ini?
Istilah Dirty Vote tersebut sering kali merujuk pada praktik pemilihan yang kotor, yang melibatkan berbagai bentuk manipulasi, penipuan, dan pelanggaran hukum untuk mempengaruhi hasil pemilihan atau pemungutan suara.
Dugaan kecurangan pemilihan, seperti money politics, intimidasi pemilih, dan manipulasi hasil, bukanlah hal baru di Indonesia. Praktik semacam ini telah menjadi persoalan serius yang mengancam integritas proses demokratis di negara ini.
Menghadapi tantangan Dirty Vote memerlukan langkah-langkah konkret dari semua pihak. Mulai dari reformasi politik, penegakan hukum yang tegas, pendidikan pemilih, hingga pemantauan pemilihan yang independen, semua harus dilakukan secara bersama-sama.
Kita berharap, dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa proses demokratis di Indonesia berjalan dengan adil, transparan, dan berintegritas. Hanya dengan begitu, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi negara ini.***