Network
PORTAL PURWOKERTO – Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kekecewaannya terhadap implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali yang ia nilai tidak efektif.
Dalam rapat terbatas yang membahas tentang Pendisiplinan Melawan COVID-19 di Istana Kepresidenan Bogor pada 29 Januari 2021, Jokowi mengkritik bahwa hasil PPKM yang telah dijalankan belum efektif.
"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," tegas Jokwo dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretaris Presiden, Minggu, 31 Januari 2021.
Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan untuk menggandeng pakar epidemiologi. Ia ingin kebijakan PKM didesain sekomprehensif mungkin.
"Saya ingin Menko (Maritim dan Investasi) ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, kebijakan PPKM yang telah ada tidak diimplementasikan secara tegas dan konsisten. Jokowi kembali menekankan bahwa esensi dari kebijakan PPKM sebenarnya lebih kepada teknis implementasinya.
Baca Juga: PPKM Indonesia Jilid 1 dan 2 Tak Efektif Tekan Covid, Ganjar Usul PPKM Jawa Bali Serentak
"Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar Jokowi.
Rapat tersebut diikuti antara lain oleh Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.***
