Network
PORTAL PURWOKERTO – Kebijakan pemerintah terkait penyediaan minyak goreng berbasis sawit untuk konsumen dan UMKM yang awalnya berbasis perdagangan dirombak menjadi berbasis industri.
Program ini dijalankan karena kebijakan Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan dan harga MGS bagi masyarakat serta UMKM.
Dilansir dari Youtube Kementerian Perindustrian RI yang diunggah pada 22 Maret 2022, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kebijakan baru ini berjalan dengan baik.
"Sudah terdapat 47 perusahaan yang register, dari 47 sudah sekitar 39 perusahaan diterbitkan nomor registrasinya,” terang Agus saat kunjungan Ke PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk.
Baca Juga: Mendag Lutfi Kantongi Nama Mafia Kelangkaan Minyak Goreng, Akan Jadi Tersangka?
Kebijakan pemerintah mengenai program baru ini sudah berjalan, dan dari perhitungan minyak goreng dapat disuplai ke tingkat pengecer sejumlah 9000 ton per hari.
Jumlah ini diperkirakan memenuhi kebutuhan nasional sebab berdasarkan perhitungan kebutuhan rata-rata nasional per hari yaitu 8000 ton.
“jadi ya InsyaAllah dari 39 ini kita dapat memenuhi kebutuhan nasional, walaupun nanti lebaran atau Ramadhan ada peningkatan sekitar 11 ribu sampai 12 ribu ton,” tambah agus.
Sejumlah 81 perusahaan minyak goreng sawit yang tergabung di asosiasi sudah mendaftar melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).
