Network
Mahfud MD menjamin meski menjadi cawapres ia tidak menggunakan fasilitas sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. Ia bahka meminta kepada Pemda agar tidak melayaninya jika datang ke daerah.
"Saya sebenarnya sudah memberikan isyarat itu. Tapi mengapa, ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri terus pejabat-pejabat pusat tapi menjelang pilpres tahun 2024, ada aturan tambahan termasuk pejabat setingkat wali kota pun tidak harus mundur. Padahal itu aturan lama," katanya.
Baca Juga: Disebut Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam, Yusril Tegaskan Hal INI
"Yang kedua, saya juga memberi contoh, kalau saya jadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak menggunakan fasilitas negara," tambahnya.
"Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai sebelum seminggu. Saya minta pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya jangan menjemput atau melayani saya," ucapnya.
Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan saran kepada Mahfud MD agar mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Hal ini karena posisi Mahfud MD sebagai Menteri Kabinet Jokowi dan sebagai calon wakil presiden RI 2024.
"Jadi, kami sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini, agar fair lebih baik mundurlah," kata Ganjar Pranowo saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa. ***
