Network
PORTAL PURWOKERTO - Mahfud MD akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024 malam.
Mahfud MD menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukan secara baik.
"Saya tegaskan, bahwa saya pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengundurkan diri secara baik-baik. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi," kata Mahfud MD, dikutip dadi kanal YouTube @Mahfud MD Official pada Selasa.
"Karena ini menyangkut politik, strategi politik dari partai pengusung, melalui TPN, harus disiplin begitu. Tidak bisa pergi begitu saja dan juga tidak bisa menghindari aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak terikat," tambahnya.
Baca Juga: Asal Usul MD, Nama Belakang Cawapres Mahfud MD, Begini Kisahnya
Ia mengaku telah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo yang merupakan pasangannya maju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024.
"Tidak ada pertentangan saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya, jika saudara-saudara cermat, pada penutupan debat itu, saya membacakan sebuah pernyataan. Saya berterimakasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun sebagai Menko Polhukam," ucapnya.
"Saya percaya Pak Jokowi punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya. Sekarang, saya pun bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya, Pak Ganjar adalah calon presiden yang benar-benar pro rakyat," tutur Mahfud MD.
Mahfud MD menjelaskan alasan ia tak langsung mundur dari jabatan Menko Polhukam kabinet Jokowi. Ia mengatakan tidak ada aturan menteri harus mundur dari jabatannya kalau mencalonkan diri sebagai capres/cawapres.
Mahfud MD menjamin meski menjadi cawapres ia tidak menggunakan fasilitas sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. Ia bahka meminta kepada Pemda agar tidak melayaninya jika datang ke daerah.
"Saya sebenarnya sudah memberikan isyarat itu. Tapi mengapa, ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri terus pejabat-pejabat pusat tapi menjelang pilpres tahun 2024, ada aturan tambahan termasuk pejabat setingkat wali kota pun tidak harus mundur. Padahal itu aturan lama," katanya.
Baca Juga: Disebut Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam, Yusril Tegaskan Hal INI
"Yang kedua, saya juga memberi contoh, kalau saya jadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak menggunakan fasilitas negara," tambahnya.
"Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai sebelum seminggu. Saya minta pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya jangan menjemput atau melayani saya," ucapnya.
Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan saran kepada Mahfud MD agar mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Hal ini karena posisi Mahfud MD sebagai Menteri Kabinet Jokowi dan sebagai calon wakil presiden RI 2024.
"Jadi, kami sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini, agar fair lebih baik mundurlah," kata Ganjar Pranowo saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa. ***
