Network
2. Hak Angket: Merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat: Merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
- Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
- Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
- Atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Baca Juga: Rekap Suara Pemilu 2024 DPR RI Jateng 8 Banyumas Cilacap 20 Februari 2024 : PKS dan PAN Saling Kejar
Apakah Hak angket bisa digunakan untuk Pemilu 2024?
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan jika hak angket di DPR tidak tepat digunakan untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menilai jika dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 seharusnya dibawa ke ranah hukum, bukan politik. karena hak tersebut sangat bersifat politis.
"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," ujar Guspardi seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis 22 Februari 2024.***
