Network
7. - Hak rakyat diakui dan dihargai.
- Terdapat keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama pribadi dengan kepentingan bersama
- Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
- Tidak ada golongan mayoritas menguasai atau menindas golongan minoritas
8. - Langsung yaitu Dilakukan secara Individu dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
- Umum yaitu Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga selama warga tersebut memiliki hak suara.
- Bebas yaitu Pemilihan umum yang dilakukan secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak lain.
- Rahasia yaitu Keputusan pemilihan suara yang bersifat tertutup dan hanya boleh diketahui oleh pemilih itu sendiri.
- Jujur yaitu Jalannya Pemilu harus dilakukan secara apa adanya dan tidak ada tindak kecurangan. Jujur dalam memilih siapapun itu.
- Adil yaitu Baik dari peserta, pemilih, dan penyelenggara Pemilu mendapatkan keadilan dan persamaan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan.
9. - Pada masa orde lama sering terjadi penyimpangan karena tidak berdasar kepada pancasila atau tidak adanya pancasila yang mengatur
- Pada masa orde baru jarang terjadi penyimpangan karena telah mengikuti sila-sila dalam pancasila
10. - Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.
Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah keleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik.
Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945-1959.
Sistem parlementer biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara.
Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, sementara penunjukkan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan.
- Sistem Semi Parlementer
Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS.
Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi, dengan sistem pemerintahan semi parlementer.
11. - Mengubah dan menetapkan UUD
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU
