PORTAL PURWOKERTO -Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skenario darurat, Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 saat pandemi hingga ancaman bencana Gunung Merapi.
Dalam rapat yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Gakkumdu, Polda, TNI, DPRD dan BIN. Dipantau 21 Bupati/Wali Kota menyelenggarakan Pilkada.
Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat mengungkapkan, pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak di 21 Kabupaten/Kota di Jateng telah berjalan lancar.
Baca Juga: Astagfirullah Covid 19 di Kebumen Makin Merajalela, Hari ini Zone Merah Sumbang 172 Kasus Positif
Sejumlah simulasi sudah dilakukan dan logistik pemilu sudah dikirim ke seluruh Kabupaten/Kota penyelenggara.
Yulianto juga membenarkan bahwa ada sejumlah kendala saat persiapan Pilkada Serentak nanti. Salah satunya, adanya sejumlah petugas yang mengundurkan diri, hingga ada yang menolak di rapid.
"Memang ada kendala, sebagian petugas enggan dites. Tapi kami terus lakukan pendekatan, karena ini persyaratannya," imbuhnya.
Baca Juga: Sudah Tahu Belum Kalau Pemerintah Salurkan Dana Bantuan APB Rp1 Juta? Apa itu?
Terkait antisipasi bencana, khususnya bencana Gunung Merapi di Klaten dan Boyolali, pihaknya lanjut Yulianto sudah melakukan pemetaan. Sejumlah skenario diambil jika terjadi kondisi bencana.
"Sudah kami petakan semuanya, karena memang di dua daerah itu, sudah ada yang mengungsi. Nanti rencananya, kami memiliki skema membuat TPS di dekat tempat-tempat pengungsian," ucapnya.
Selain itu, penanganan terhadap pemilih yang diisolasi, baik di rumah sakit, tempat karantina atau isolasi mandiri, Sudah menyiapkan petugasnya. Para petugas sudah disiapkan APD lengkap untuk melayani pemilih yang isolasi.
Baca Juga: Bantuan APB Rp1 Juta Sisakan Ribuan Tempat Bagi Pendaftar, Segera Lengkapi Berkasnya Agar Bisa Cair
"Intinya kami sudah siap, sudah melakukan simulasi dan kami selalu koordinasi dengan gugus tugas Covid-19 di seluruh daerah penyelenggara untuk agar semua berjalan dengan baik," pungkasnya
Ganjar menambahkan, rapat untuk memastikan persiapan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.
“Diantaranya membahas rencana darurat dalam menghadapi pandemi dan bencana alam, seperti Gunung Merapi. Hingga mekanisme dan strategi jika kondisi darurat terjadi,” kata Ganjar.
Baca Juga: Busyet! Korupsi Turun Temurun, Kali Ketiga Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK
Soal petugas KPPS yang menolak rapid test. Ganjar mengusulkan ada mekanisme penggantian dan meminta penyelenggara berkomunikasi dengan pusat.
"Kalau mengganti kan tidak mudah, maka diharapkan ada PKPU yang memberikan kewenangan dalam kondisi darurat, penyelenggara di daerah cepat bisa mengganti. Termasuk persoalan KTP elektronik, kita minta Disdukcapil segera membereskan," jelasnya.***