Network
PORTAL PURWOKERTO - Pemkab Kebumen menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap selanjutnya kepada warga masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat.
Diketahui, PPKM Darurat di Kebumen, bukan hanya berdampak bagi para pedagang dan pengusaha melainkan juga sektor jasa transportasi dan pengguna jasa lainnya.
Sebelumnya, Bupati sudah memberikan bantuan kepada 3 ribu pedagang kaki lima yang berjualan di semua Alun-alun Kebumen.
Tahap selanjutnya, BLT tersebut akan dibagikan kepada sopir angkot, juru parkir, PKL, dan tukang cukur.
Baca Juga: Vaksin Massal Gratis di Kebumen Covid-19, 13 Juli 2021, Ini Lokasinya, Bagaimana Cara Daftarnya?
"Pedagang di Alun-Alun Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kutowinangun, Prembun sudah kita minta tutup. Tapi kita juga sudah berikan mereka BLT sebesar Rp750 ribu. Bantuan sosial itu akan kita tambah atau perluas lagi," ujar Bupati Kebumen Arif Sugiyanto usai meninjau Program Vaksinasi di Kejaksaan Negeri Kebumen, Selasa, 13 Juli 2021.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah meminta pedagang di jalan protokol untuk libur selama masa PPKM Darurat sehingga pihaknya berkewajiban memberikan bantuan.
"PKL di jalan protokol juga kita minta untuk libur. Kita akan berikan bantuan. Termasuk para sopir angkot yang masuk ke kota sekaligus kernetnya, kita minta juga untuk libur dan akan kita kasih bantuan. Begitu juga juru parkir, tukang potong rambut, semua nanti akan kita kasih BLT," lanjutnya.
Baca Juga: Pemkab Kebumen Salurkan BLT PPKM Darurat Kepada 3.000 PKL di Kebumen
Saat ini pemerintah tengah mendata siapa saja yang bakal menerima BLT, sesuai kriteria tersebut.
Mereka yang sudah terdaftar akan mendapat bantuan melalui bank yang ditransfer ke rekening masing-masing untuk memastikan tidak ada potongan.
"Insya Allah untuk penguatan perekonomian kita akan bantu 5 ribu UMKM selesai tanggal 20 nanti. Bantuannya berupa uang. Sumber dananya kita ambil dari anggaran pemerintah yang sudah direfokusing," jelas Bupati Arif.
Bagi para UMKM yang ingin mengajukan bantuan kata Bupati, bisa berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.***
