Network
Karena hal-hal tersebut, menteri sosial memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran data secara periodik dan sistematis.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data program bantuan di semua kementerian perlu disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Dalam kaitannya dengan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), dipastikan syarat yang dipenuhi adalah warga miskin dan memiliki NIK yang sesuai dengan data Dukcapil.
Mensos menyampaikan, “Data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil, tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini harus dikeluarkan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau ,mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin,” kata beliau dalam jumpa pers di Kementerian Sosial, 27 September 2021.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, kasus-kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran memang masih sering terjadi.
Seperti misalnya bantuan sosial yang diperoleh warga yang sudah meninggal atau yang tidak tergolong dalam kategori miskin.
Baca Juga: Nama Tidak Muncul di banresbpum id? Coba Cara Berikut untuk Cairkan Bantuan BPUM PNM Mekaar Tahap 3
Hal tersebut menyebabkan kelompok masyarakat yang sebetulnya masuk dalam kategori penerima bantuan menjadi kehilangan haknya.
“Jadi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan tidak perlu berkecil hati. Ini kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat diusulkan melalui SIKS-NG oleh pemerintah daerah,” kata Mensos.
Pemerintah masih terus mengupayakan perbaikan data agar pemerataan penerimaan bantuan sosial dapat tercapai.
