Siapa Penyusun Soal Asesmen Tes Alih Status Pegawai KPK? Ternyata Ini Lembaga-Lembaga di Baliknya

- 8 Mei 2021, 08:02 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Nurul Ghufron (kanan), anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) dan Sekjen Cahya Hardianto Harefa (kiri) memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Dari 1351 pegawai KPK, sebanyak 1274 peserta berhasil memenuhi syarat dan 75 peserta tidak memenuhi syarat sementara
Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Nurul Ghufron (kanan), anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) dan Sekjen Cahya Hardianto Harefa (kiri) memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Dari 1351 pegawai KPK, sebanyak 1274 peserta berhasil memenuhi syarat dan 75 peserta tidak memenuhi syarat sementara /ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

PORTAL PURWOKERTO – Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diberikan pada proses asesmen Tes Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menjadi perhatian publik.

Apa pasal? Rupanya pegawai yang menjalani wawancara mendapatkan pertanyaan yang tidak pantas dan tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan.

Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah mengenai hasrat seksual dan kesediaan untuk melepas jilbab.

Baca Juga: Ditetapkan Tersangka Sejak 2015, Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino Resmi Ditahan KPK

Sontak hal ini menjadi perhatian banyak kalangan, termasuk netizen di berbagai media sosial yang mengecam KPK.

Tak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual juga turut mengecam adanya pertanyaan-pertanyaan yang tak relevan dengan wawasan kebangsaan ini.

Jubir KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa TWK diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

Baca Juga: Jadi Jaminan Bank para Eksportir Benih Lobster, KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar dalam Kasus Edhy Prabowo

Dalam hal ini BKN BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI).

Halaman:

Editor: Nisa Hidayat

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x