Network
PORTAL PURWOKERTO - Bansos pengganti BLT El Nino, segini nominal BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024, penyalurannya lewat Bank Himbara atau Kantor Pos?
BLT yang kehadirannya sangat ditunggu oleh masyarakat ini diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.
Penyaluran
Masyarakat mulai bertanya kapan sebenarnya BLT mitigasi turun dan pencairannya lewat apa? Berikut penjelasan lengkap bantuan sosial dari pemerintah ini.
Baca Juga: Bansos PKH Maret 2024 Kapan Cair? Sudah Muncul Status Pencairan di SIKS NG? Penjelasan dari Kemensos
Alokasi dana untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024 adalah sebesar Rp11,25 trilliun yang pengumumannya disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto pada awal tahun ini.
Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan dapat melakukan pengambilan bansos di kantor pos terdekat dengan domisili dan cukup membawa syarat KTP KK.
Nominal
Bansos ini dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok. Lalu apakah nominal yang turun sebesar Rp600 ribu sekaligus untuk 3 bulan? Atau per bulan?
Per bulannya, penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu yang dibayarkan sekaligus selama tiga bulan jadi nominalnya diakumulasikan menjadi Rp600 ribu.
Waktu pencairan bansos ini dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024 dengan terus mengupdate kabar terbaru dari pemerintah.
Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024 tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari provinsi berikut inni:
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Bengkulu
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Lampung
Bangka Belitung
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Gorontalo
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Maluku Utara
Maluku
Papua Barat
Papua
Papua Tengah
Papua Pegunungan
Papua Selatan
Papua Barat Daya
Itulah informasi nominal BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024 yang terima oleh KPM yang tersebar di 38 provinsi di Republik Indonesia.***
