PORTAL PURWOKERTO – KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka dugaan kasus korupsi terkait pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 pada Jumat, 3 September 2021.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima commitment fee sebesar Rp2,1 miliar dari proyek infrastruktur di Dinas PUPR Banjarnegara.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan jika atas kasus tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni BS (Budhi Sarwono) yang merupakan Bupati Banjarnegara periode 2017-2022, dan juga KA (Kedy Afandy) dari pihak swasta, yang merupakan orang kepercayaan BS.
Firli Bahuri menjelaskan jika BS dan KA mengkoordinir para pengusaha jasa konstruksi di Banjarnegara, apabila ingin mendapatkan pekerjaan, maka diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.
“Jadi setiap proyek sudah diambil dulu 20 persen, dengan pembagian 10 persen untuk BS dan 10 persen untuk keuntungan rekanan,” ujar Firli Bahuri seperti dikutip Portal Purwokerto dari kanal YouTube KPK RI.
Budhi Sarwono yang diusung dari Partai Demokrat, Golkar dan PPP ini juga berperan aktif dalam pelelangan pekerjaan infrastruktur. Wing Chin secara langsung membagi paket pembangunan dan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang.
BS juga selalu memantau KA serta mengarahkan untuk melakukan pembagian paket pekerjaan. Nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan BS yang tergabung dalam grup BR (Bumi Redjo Banjarnegara).
Baca Juga: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Ferdinand: Kubilang Juga Apa…
“Penerimaan commitment fee yang diberikan kepada BS, diberikan secara langsung maupun melalui perantara KA. BS telah menerima atas berbagai proyek sebesar Rp2,1 miliar,” katanya.
Dikutip Portal Purwokerto dari Antara, Budhi Sarwono bantah adanya gratifikasi tersebut. Bahkan dia meminta KPK menunjukan siapa yang memberikan fee tersebut.
“Saya tadi diduga menerima uang Rp2,1 miliar. Mohon ditunjukan yang memberi siapa, kepada siapa silahkan ditunjukan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua,” ujar Budhi di Gedung KPK, Jumat malam.
"Tolong tunjukan yang memberi siapa, saya tidak pernah menerima sama sekali," tambahnya.
Wing Chin juga mengatakan jika Bumi Redjo merupakan peruahaan milik orang tuanya. Dia mengatakan jika tidak pernah mengikuti proyek seperti yang disangkakan.
“Perusahaan Bumi Redjo itu milik orang tua saya, bukan milik saya. Tidak ikut (proyek)” katanya.
Meskipun demikian, dia mengaku akan menyerahkan semua proses hukum ini. Serta akan mentaati aturan hukum yang berlaku.
BS dan KA disangkakan pasal sebagaimana tercantum dalam UU UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomo 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidan Pidana Korupsi.
Pasal yang dilanggar yakni Pasal 12 huruf (i) yaitu ‘Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pengadaan pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengawasinya. Disamping itu tersangka juga dikenakan pasal 12B dan junto pasal 55 atat 1 (1) KUHP.***