Network
Ini lantaran dana bansos yang dipakai dalam pembangunan rumah tidak layak huni bukan hanya dari APBD saja.
"Sumber dananya ada yang dari pemerintah pusat, ada dari provinsi, ada DAK, kemudian APBD ada juga dari masyarakat seperti dari Sedulur Kebumen. Jadi dari berbagai sumber. Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama semuanya ini," terang Bupati Kebumen.
Dari APBD Kebumen sendiri tiap penerima manfaat mendapat bantuan sebesar Rp15 juta, kemudian paling tinggi bisa sebesar Rp50 juga yang diambil dari DAK.
Baca Juga: Wisata Kebumen yang Bisa Dikunjungi Bersama Keluarga, Mulai dari Goa Jatijajar Hingga Pantai Indah
"Jumlahnya itu variatif ya, tergantung kerusakan ada Rp8 juta, Rp15 juta sampai Rp50 juta yang bersumber DAK itu biasanya besar," sambung Bupati Kebumen.
Bupati Kebumen terus mengingatkan kepada pihak-pihak yang menangani program RTLH ini agar benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, dengan tidak sekali-kali menggelapkan dana anggaran.
Yaitu memberikan dana bantuan RTLH kepada masyarakat Kebumen yang sesuai dengan jumlah yang tertera tertera dan jangan sampai ada potongan atau kecurangan sepeserpun.
"Pesan saya jelas jangan sekali-kali ini dikorupsi. Jangan ambil yang bukan haknya, sudah ada contohnya yang kita penjarakan gara-gara korupsi dana RTLH. Makanya ini peringatkan buat kita, laksanakan tugas sesuai aturan, kerja kita semua diawasi," jelas Bupati Kebumen. ***
