Network
Pihaknya bersyukur karena di Kebumen penggunaan Dana Desa bisa tersalurkan dan dilaksanakan dengan baik. Adanya workshop tersebut juga ditujukan agar para Camat dan Kades bisa meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa.
Terkait penyaluran Dana Desa, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewanti-wanti para Kepala Desa mengenai potensi penyalahgunaan dana desa atau korupsi.
Disebutkan bahwa Dana Desa di tahun 2023 mencapai angka Rp70 triliun, dan sampai pertengahan Oktober 2023 baru terealisasi sekitar 78,2 persen atau setara Rp54,71 triliun.
"Di tengah hiruk pikuk menyongsong dua agenda besar nasional, yaitu Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024, faktor risiko penyalahgunaan dana desa bisa berwujud pada penggunaan dana desa sebagai alat politik,” ujar Ketua MPR RI.
Penyalahgunaan Dana Desa tersebut bisa digunakan sebagai alat untuk orientasi politik tertentu, atau media kampanye untuk kegiatan politik.
Dijelaskan pula mengenai siklus pengelolaan anggaran yang bisa menjadi potensi penyelewengan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.
Menurut Bambang Soesatyo, penyalahgunaan Dana Desa dilakukan dalam bentuk berikut ini.
- Penggelembungan dana,
- Penggunaan dana untuk urusan pribadi,
- Pengadaan proyek fiktif,
