Network
PORTAL PURWOKERTO - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cilacap yang diketuai Maslikan SH, MH menjatuhkan putusan bersalah langgar pidana di bidang pepajakan terhadap terdakwa N, pada sidang yang digelar di PN Cilacap pada Kamis, 13 Juni 2024.
Terdakwa N atas wajib pajak PT IJP dinyatakan bersalah melanggar atas tindak pidana di bidang perpajakan dan dijatuhi vonis pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.
Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar dua kali lipat dari kerugian negara sebesar Rp2.147.507.182. Sehingga total denda sebesar Rp4.295.014.364.
Setelah dikurangi penitipan uang pembayaran denda selama masa persidangan sebesar
Rp538.000.000 , maka total denda yang masih harus dibayarkan menjadi Rp3.757.014.364.
Putusan hakim juga menyebutkan apabila terdakwa tidak membayar denda dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda miliknya bisa disita dan dilelang untuk membayar denda.
Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama dua bulan.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengatakan jika kasus ini berawal saat terdakwa N melalui PT IJP diduga dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
PPN ini seharusnya telah dipungut selama periode Januari-Desember 2019 atas kegiatan usahanya dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja kepada beberapa customer.
Karena itu, dia terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
