Network
PORTAL PURWOKERTO - Pemerintah dan DPR sedang membahas tentang RUU KUHP terkait penindakan kepada orang yang melakukan penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden dan DPR melalui media sosial.
Dalam RUU tersebut, seseorang yang melakukan tindakan penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden tersebut diancam dengan hukuman maksimal 4,5 tahun penjara.
Sedangkan seseorang yang melakukan penghinaan kepada lembaga negara seperti DPR ancaman hukuman berupa penjara maksimal 2 tahun.
Baca Juga: RUU KUHP Hina DPR dan Presiden Bikin Heboh Publik, Ancaman Hukuman Hingga 4,5 Tahun
Bahkan, hukuman akan diperberat saat penghinaan tersebut membuat kerusuhan seperti diberitakan Portal Purwokerto sebelumnya.
Terkait RUU KUHP ini, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED Purwokerto), Prof Hibnu Nugroho, mengatakan bahwa hal tersebut menjadikan demokrasi semakin mundur.
"Demokrasi jadi mundur. Makanya harus dijelaskan spirit-nya apa. Karena ini sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
Jangan sampai rakyat menjadi korban atas kritik karena bagian dari pejabat itu kritik, bukan menghina. Kalau menghina itu bersifat pribadi, arahnya kesana," katanya pada Selasa, 8 Juni 2021.
Ia menambahkan, persoalan RUU KUHP terkait penindakan penghinaan ini perlu diperjelas.
