PORTAL PURWOKERTO - Sejumlah Bupati dan Walikota di Jawa Tengah meminta agar Kantor Pos menunda pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) Jawa Bali selesai.
"Ada beberapa Bupati/Wali Kota yang meminta penundaan pembagian BST setelah masa PSBB selesai. Padahal targetnya ini harus cepat pak Januari harus selesai,"kata Kepala Kantor Regional VI PT POS Jateng-DIY, Arifin.
Laporan tersebut disampaikan Arifin langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memantau pelaksanaan pembagian BST di Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Rabu 13 Januari 2021.
Baca Juga: Waduh Banjir disaat PSBB Jawa-Bali, Ada Pengungsian di Dua Desa di Purbalingga Yang Dilanda Banjir
Di Jawa Tengah menurutnya terdapat 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp300.000 dari pemerintah pusat.
Tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari.
Padahal kata Arifin, menghindari kerumunan Kantor Pos telah melakukan terobosan, tahun ini pembagian dilebarkan hingga ke Kecamatan dan Kelurahan.
”Kami juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia dan yang sakit," tambahnya.
Baca Juga: Bermain Apik, Ganda Campuran Praveen-Melati Masuk Babak 16 Besar Thailand Open 2021
Mendengar itu, Ganjar langsung menolak permintaan penundaan pembagian BST. ”Tidak boleh PPKM menjadi alasan penundaan pemberian hak yang sudah ditunggu masyarakat,” kata Ganjar
Ada laporan dari PT POS, sejumlah kepala daerah ragu untuk melakukan pembagian BST karena sedang PSBB.
"Saya tegaskan nggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PSBB selesai, hanya saja harus dibatasi," kata Ganjar.
Ganjar minta daerah bekerjasama dengan PT POS dan aparat terkait seperti TNI/Polri dalam rangka pengaturan itu. Jika memang ada penerima yang tidak mau datang, maka bisa dikerjasamakan dengan TKSK untuk mengantar ke rumah masing-masing.
Baca Juga: Tunggal Putri Keok di Thailand Open, The Daddies, Greysia-Apriyani Melaju ke Babak Kedua
"Harapan saya ada kerjasama antara kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas biar semua tertib. Yang penting diatur ketertibannya agar bisa terlaksana dengan baik. Silahkan dibuat rekayasa dengan bentuk apapun, asal jangan ditunda, karena masyarakat memang membutuhkan," tegasnya.
Ganjar juga meminta kepala daerah ikut mensosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST itu.
Sebab tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya.
"Dibantu sosialisasi, siapa yang berhak siapa yang tidak. Argumentasinya apa semua sudah tahu, tinggal disampaikan pada masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga: Ayo Cek, Nama Kamu Masuk Daftar Calon Penerima Vaksin Covid-19 Gratis, Klik Link Ini
Namun setelah mendapat ketegasan Gubernur, Arifin mengatakan akan tetap melaksanakan pembagian sesuai jadwal.
"Pak Gubernur menyampaikan tidak boleh ditunda, yang harus dilakukan adalah mengatur protokol kesehatan dengan maksimal.,"jelasnya.
Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Harapan kami, BST ini segera bisa direalisasikan karena ini program pemerintah," tambahnya.***