Network
PORTAL PURWOKERTO – BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi upah (BSU) sudah fix tidak akan lagi diperpanjang pada tahun anggaran 2021. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Dengan tidak dilanjutkannya kebijakan tersebut, maka pekerja yang mendapatkan gaji dibawah Rp5 juta tidak akan lagi mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjan sebesar Rp600 ribu per bulan, yang dibayarkan setiap dua bulan sekali.
Pada tahun 2020 lalu, bantuan diberikan dalam dua tahap, yakni tahap I untuk pembayaran September-Oktober dan tahap II untuk November-Desember.
Tidak dilanjutkannya BLT BPJS Ketenagakerjaan sangat disayangkan oleh para pekerja. Karena dengan bantuan tersebut bisa membantu pekerja yang terdampak ekonomi akibat virus corona.
Menaker Ida Fauziyah menyatakan jika pada tahun 2021 ini akan fokus pada program Kartu Prakerja. Bahkan tahun ini, Kartu Prakerja tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi, namun juga bantuan sosial.
“Subsidi gaji sampai sekarang di anggaran 2021 tidak dialokasikan karena konsentrasi di kartu Prakerja. Kartu Prakerja tidak hanya peningkatan kompetensi tapi juga insentif, menjadi semi-bansos,” ujar Menaker Ida Fauziyah seperti dikutip Portal Purwokerto dari Pikiran Rakyat dengan artikel berjudul ‘BLT Subsidi Upah Rp600.000 per Bulan Dihentikan pada Tahun 2021, Menaker Ida Fauziyah: Konsentrasi di Kartu Prakerja.
Baca Juga: 5 Info Terbaru BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Nomor 4 Bikin Kecewa
Hanya saja, Ida tidak menjelaskan lebih lanjut perubahan skema kartu Prakerja karena kewenangannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Anggaran untuk program kartu Prakerja mengalami kenaikan.
“Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap dilanjutkan. Alokasinya cukup besar Rp20 triliun. Tapi kartu Prakerja berada di bawah Menko Perekonomian, kami bagian dari program itu, kami punya pelayanan sisnaker yang memberikan pelatihan bagi program pra kerja,” kata Ida.
Pandemi Covid-19 disampaikan cukup memukul kaum pekerja. Kerena berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2020, telah terjadi 2,1 juta kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) se-Indonesia.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji 2021 Resmi Mandek, Pemerintah Siapkan Bansos Ini sebagai Gantinya
Adanya tambahan tersebut, membuat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat, menjadi 9,7 juta jiwa dari semula 7,05 juta jiwa, sebelum pandemi.
“Memang ada peningkatan dengan kondisi pandemi ini,” ucap dia.
Selain PHK, selama adanya pandemi ini, tidak sedikit pekerja yang dirumahkan lalu dipotong gajinya hingga seluruhnya.
“PHK dilihat dari angka memang sangat kecil tapi yang banyak itu yang dirumahkan dengan penghasilan yang berkurang setengah, 75 persen bahkan berkurang sama sekali tapi status mereka belum di PHK,” katanya.
Baca Juga: 5 Kriteria Penerima BLT Dana Desa 2021, Dapatkan Rp300 Ribu Tiap Bulan Sepanjang Tahun
Meskipun bantuan BLT subsidi gaji ditiadakan, Ida memastikan pemerintah memiliki sejumlah bantuan lain untuk meminimalisasi dampak pandemi ini.
“Prakerja yang semula untuk peningkatan kompetensi jadi berubah jadi semi bansos untuk prakerja. Kami juga melaksanakan jaring pengaman sosial yang lebih kami arahkan untuk mereka yang terdampak covid-19,” kata Ida Fauziyah saat berkunjung ke perusahaan jamu dan kosmetik di Kabupaten Bekasi, Rabu, 3 Februari 2021.*** (Tommi Andriyandi/Pikiran Rakyat)
